Selamat datang di mediapangandaran.com
Dituding Tidak Transparan, KPU Anggap Bawaslu Keliru

Dituding Tidak Transparan, KPU Anggap Bawaslu Keliru

Dituding Tidak Transparan, KPU Anggap Bawaslu Keliru
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin saat ditemui di Kantornya, Jumat (22/02/2019)

PARIGI, MediaPangandaran.Com - Pernyataan komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran terkait ketidaktransparanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran terhadap data menuai kontra.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan sengketa Uri Juwaeni sempat walkout dalam Pleno Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan meminta menunda rapat karena dinilai tidak sesuai dengan Perbawaslu 24 pasal 33.

Namun Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin sendiri tidak ingin berpolemik, ia menganggap apa yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan.

"Bawaslu keliru, dalam Perbawaslu ini saya tidak menemukan ketentuan yang mengatur penyelenggara Pemilu untuk memberikan data," tegas Muhtadin saat ditemui di kantornya Jumat (22/02/2019).

Data DPTb kata Muhtadin harusnya diolah secara bersama sama dilapangan, "Toh dibawah aman aman saja, mereka PPK dan PPS bekerja solid," tambahnya.

merujuk pada PKPU 11 dan 37 Pasal 32 ayat 9 kata Muhtadin data by name by address baru bisa diberikan setelah pleno.

"Kalaupun memang mau data DPTb, silahkan saja bersurat ke KPU, kan data ini belum selesai," imbuh Muhtadin.

DPTb kata Muhtadin masih terus diolah, bahkan ucap ia pleno akan kembali lagi dilaksanakan pada bulan maret mendatang.
Advertisement

Baca juga:


Admin
Wartawan at Media Pangandaran.