Selamat datang di mediapangandaran.com
Bawaslu Pangandaran : Awas, Laten Subyektif ASN dan Kepala Desa
Bawaslu Pangandaran : Awas, Laten Subyektif ASN dan Kepala Desa

Bawaslu Pangandaran : Awas, Laten Subyektif ASN dan Kepala Desa

Bawaslu Kabupaten Pangandaran saat sosialisasi netralitas ASN dan Kepala Desa Senin (19/11/2018)

Bawaslu Pangandaran : Awas, Laten Subyektif ASN dan Kepala Desa
Pangandaran, Mediapangandaran.com - Rentan jadi sasaran strategis peserta Pemilu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran diberikan kursus pengawasan.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan menjelaskan, ada tiga poin yang menjadi sorotan dan fokus materi.

"Poin pertama, itu membangun sinergitas ASN, Kepala Desa dan penyelenggara Pemilu supaya terjalin harmonis," ungkap Iwan kepada Awak media Senin (19/11).

Poin kedua kata ia, yakni menyamakan persepsi terkait Undang-Undang mengenai netralitas dalam Pemilu.

Yang menjadi poin paling penting, ucap Iwan ASN dan Kepala Desa juga harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, khususnya terkait netralitas.

"Pengawasan ini memiliki arti luas, artinya tidak hanya meaporkan ketika ada yang melanggar, tapi juga turut mengingatkan masyarakat dan jajarannya di ASN," tuturnya.

Sanksi jika memang ada ASN yang tidak netral ungkap ia hari ini sangatlah jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang no 7 tahun 2017.

"Disana kan sangat jelas konsekuensinya, kalau memang melanggar netralitas. Yakni kurungan penjara paling lama setahun dan denda Rp 12 Juta," tentu ini harus jadi efek jera," Tegas Iwan.

Setelah Bawaslu melakukan sosialisasi kepada ASN dan kepala Desa mengenai netralitas, ia menegaskan tidak akan sungkan menindak jika terbuktki ada yang melanggar netralitas.

"Kami juga tidak rela jika mereka terjerat karena ketidaktahuan, ya kami juga meminta mereka untuk mencegah, mengawasi dan melaporkan," tukasnya.
Advertisement

Baca juga: